Perwakilan Warga Sulut Korban Mafia Tanah Menagih Janji Menteri AHY, Presiden Jokowi dan Kapolri

Perwakilan Warga Sulut Korban Mafia Tanah Menagih Janji Menteri AHY, Presiden Jokowi dan Kapolri
Sebanyak tujuh orang perwakilan warga Sulawesi Utara (Sulut) yang mengaku jadi korban mafia tanah mendatangi kantor Kementerian BPN-ATR di Jakarta, Rabu (29/5/2024). Foto: Dokumentasi pribadi

Miranty menduga Pemda atau kantor pertanahan di wilayah Sulawesi Utara sudah berkolusi dengan para mafia tanah.

"Di sana itu (oknum) penguasa bahkan sudah dalam satu lingkaran bersama para mafia tanah," ujar Miranty.

Hendra Ekaristi Tatoda juga mengaku menjadi korban penyerobotan lahan terkait proyek salah satu jalan atau tol di Sulut.

“Ada pihak yang mengeklaim tanahnya dengan dokumen SHM dan hak guna pakai palsu,” ujar Hendra.

Dia pun telah melaporkan ke pihak kepolisian mulai dari tingkat Polres hingga Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen. Laporannya dihentikan tingkat Polres.

Hendra berharap bisa mendapatkan keadilan setelah dirinya melaporkan ke Bareskrim Polri pada tanggal 3 Maret 2023 lalu. Namun, hingga kini kasunya masih mengambang.

"Suratnya (dari Bareskrim) sudah turun untuk Polda Sulut agar segera ditindaklanjuti, tetapi sampai sekarang masih mengambang," ujar Hendra.

"Oleh karena itu, kami masyarakat yang merasakan sebagai korban mafia tanah ini mencari keadilan di ibu kota (Jakarta) ini," ujar Hendra.

Perwakilan Warga Sulut mendatangani kantor ATR/BPN untuk menagih janji Menteri AHY, Presiden Jokowi dan Kapolri untuk menggebuk mafia fanah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News