Perwakilan Warga Sulut Korban Mafia Tanah Menagih Janji Menteri AHY, Presiden Jokowi dan Kapolri
Miranty menduga Pemda atau kantor pertanahan di wilayah Sulawesi Utara sudah berkolusi dengan para mafia tanah.
"Di sana itu (oknum) penguasa bahkan sudah dalam satu lingkaran bersama para mafia tanah," ujar Miranty.
Hendra Ekaristi Tatoda juga mengaku menjadi korban penyerobotan lahan terkait proyek salah satu jalan atau tol di Sulut.
“Ada pihak yang mengeklaim tanahnya dengan dokumen SHM dan hak guna pakai palsu,” ujar Hendra.
Dia pun telah melaporkan ke pihak kepolisian mulai dari tingkat Polres hingga Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen. Laporannya dihentikan tingkat Polres.
Hendra berharap bisa mendapatkan keadilan setelah dirinya melaporkan ke Bareskrim Polri pada tanggal 3 Maret 2023 lalu. Namun, hingga kini kasunya masih mengambang.
"Suratnya (dari Bareskrim) sudah turun untuk Polda Sulut agar segera ditindaklanjuti, tetapi sampai sekarang masih mengambang," ujar Hendra.
"Oleh karena itu, kami masyarakat yang merasakan sebagai korban mafia tanah ini mencari keadilan di ibu kota (Jakarta) ini," ujar Hendra.
Perwakilan Warga Sulut mendatangani kantor ATR/BPN untuk menagih janji Menteri AHY, Presiden Jokowi dan Kapolri untuk menggebuk mafia fanah.
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Terbaru Polisi Tembak Polisi, Diduga Pembunuhan Berencana, Kapolri Beri Perintah Tegas
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak
- Heboh Polisi Tembak Polisi di Sumbar, Perintah Kapolri Tegas!
- Heboh Polisi Tembak Polisi, Komisi III DPR Bakal ke Sumbar