Perwira Tinggi Jabat Komisaris BUMN, Dwifungsi ABRI Jadi Dwifungsi Polri?

Namun di era Jokowi, perwira tinggi dari kepolisian yang terkesan dimanjakan.

"Jika Soeharto memanjakan militer, Jokowi terkesan memanjakan jenderal polisi. Sepertinya strategi dwifungsi ini adalah strategi balas jasa. Jika Soeharto terkesan balas jasa ke kalangan militer, Jokowi terkesan balas jasa ke kalangan Polri," katanya.

Neta kemudian mengingatkan, ketika urusan balas jasa diutamakan, maka jangan harap BUMN bisa berdiri tegak dan gagah dalam menjalankan bisnis seperti yang diharapkan.

"BUMN yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi dan sumber pendapatan pemerintah akan jauh panggang dari api," katanya.

Menurut Neta, beban politik balas jasa akan sarat dengan kompromi yang memberatkan pengembangan BUMN sebagai sumber bisnis, memberi pemasukan pada anggaran negara.

"Dengan adanya berbagai kompromi, saya kira kontrol terhadap BUMN sebagai institusi bisnis pemerintah juga menjadi kendor. Ujung-ujungnya target bisnis BUMN tak akan tercapai. Tentunya ini sangat disayangkan," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir diketahui telah menunjuk empat petinggi Polri dan TNI masuk dalam jajaran komisaris emiten pelat merah.

Masing-masing Marsekal Madya Andi Pahril Pawi, ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bukit Asam Tbk. Lalu, perwira tinggi Polri Irjen Carlo Brix Tewu sebagai komisaris PT BA.