Pesan dari Cak Imin Buat Para Pendukung dan Pengkritik Pemerintah
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak menghentikan ujaran kebencian yang akhir-akhir ini marak hingga memanaskan situasi politik nasional. Langkah ini penting, karena ujaran kebencian hanya akan mengakibatkan perpecahan.
"Ujaran kebencian harus dihentikan, para pendukung pemerintah harus sabar dan kepada pengkritik pemerintah harus menggunakan bahasa yang santun. Pendukung pemerintah juga tidak perlu membalas dengan cara yang keras," ujar pria yang kariba disapa Cak Imin ini di DPP PKB Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).
Sementara itu saat ditanya terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan media sosial, Cak Imin menyambutnya dengan baik. Namun karena isinya normatif, aparat penegak hukum sebaiknya menggunakan aturan perundang-undangan untuk menangani pelaku penyalah guna media sosial.
"Fatwa MUI itu normatif, tidak bisa disalahgunakan dan tidak bisa semuanya subjektif menilai, harus menggunakan standar dan undang-undang saja, jangan ukuran fatwa MUI," ucap Cak Imin ini.
Sebelumnya, MUI mengeluarkan enam rekomendasi fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui medsos. Rekomendasi fatwa MUI itu diteken Ketua Komisi Fatwa Prof DR H Hasanuddin AF, MA dan Sekretaris DR HM Asrorun Ni'am Sholeh.
Rekomendasi fatwa MUI antara lain menyebut, pemerintah dan DPR perlu merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten informasi yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, semangat persatuan dan nilai luhur kemanusiaan.
Selain itu, MUI juga menyerukan masyarakat dan pemangku kebijakan harus memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. (gir/jpnn)
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak menghentikan ujaran kebencian yang akhir-akhir ini marak hingga
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi