Pesan Kemarahan Jokowi Bukan Hanya untuk Menteri, Politikus Golkar Blak-blakan

"Tidak business as usual. Jadi ekstakeras. Mungkin ada capaian diambil, tetapi tidak cukup,"  ungkapnya.

Menurut dia, kalau presiden marah dalam situasi ini maka jajarannya dan semuanya harus mengubah pola kerja, pola pikir, dan langkah kebijakan yang luar biasa.

"Karena kalau tidak luar biasa, saya kira situasi ini bisa jadi memburuk. Jadi, saya menangkapya seperti itu," ungkapnya.

Doli juga merespons soal polemik persoalan data, yang merupakan masalah klasik. Menurut Doli, memang Indonesia tidak punya satu institusi atau siapa pemegang otoritas yang dengannya bisa mengetahui persis seperti apa masalah data kependudukan.

Kalau sekarang, kata Doli, semua datanya masih bersifat sektoral. Bicara tentang kependudukan, datanya dipegang Kemendagri.

"Kalau bicara tentang masalah data kemskinan itu tidak mau diganggu tuh Kemensos, mereka punya Pusdatin sendiri. Ya mereka anggap itu punya kami dan tidak boleh diakses, sementara di lapangan menjadi problem. Belum lagi data BPS," jelasnya.

Doli menyatakan ke depan memang diperlukan single identity number atau SIN dan harus dikelola oleh lembaga yang langsung di bawah presiden yang terintegrasi semua datanya.

"Kalau sekarang ini jadi saling menyalahkan akhirnya. Antar menteri data beda, sehingga jadi problem," paparnya.