Pesan Mendagri: Lebih Baik Evaluasi ketimbang Party
jpnn.com - JPNN.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh aparatur pemerintahan di tingkat pusat ataupun daerah untuk menghindari pesta yang mengumbar kemewahan dan hura-hura dalam merayakan pergantian tahun. Menurutnya, pergantian tahun mestinya jadi ajang evaluasi dan refleksi.
"Kemendagri mengimbau setidaknya tidak perlu menunjukkan kemewahan pergantian tahun baru. Intinya tidak harus berpesta ria, tapi mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan di 2016 dan apa yang direncanakan di 2017, baik itu perorangan maupun keluarga," ujar Tjahjodi , Senin (26/12).
Mantan sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, evaluasi pada pergantian tahun jauh lebih bermakna. Sebab, setiap orang, keluarga maupun lembaga bisa mengoreksi hal-hal apa yang belum tercapai di 2016, untuk kemudian merencanakan dan memperbaikinya pada 2017.
"Seperti Kemendagri, kami akan evaluasi karena pemerintahan Pak Jokowi baru melaksanakan program di tahun anggaran 2016. Kalau (program APBN,red) 2015, itu yang menyusun masih pemerintahan sebelumnya," ucap Tjahjo.
Mantan anggota Komisi I DPR itu lantas mencontohkan pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menurutnya, Kemendagri akan mengumumkan hasil evaluasinya tentang sejauh mana keberhasilan program e-KTP sepanjang 2016.
Selain itu, Kemendagri juga akan mengevaluasi program akte kelahiran. Hal-hal yang belum optimal pun akan dievaluasi.
“Jadi mengevaluasi apa yang belum optimal,” kata Tjahjo. “Ke depan direncanakan yang lebih fokus," pungkasnya.(gir/jpnn)
JPNN.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh aparatur pemerintahan di tingkat pusat ataupun daerah untuk menghindari
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Saat Aktif jadi PNS Setor Uang per Bulan ke Korpri, Begitu Pensiun Susah Cairnya
- PPPK Jangan Khawatir dengan Masa Depannya, yang Bilang Pejabat Penting
- Dana Sertifikasi Guru PNS dan PPPK Cair, Alhamdulillah
- Terbitkan SE, Pemkab Natuna Pastikan tidak Mengangkat Tenaga Non-ASN Lagi
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- 5 Berita Terpopuler: Penyataan Terbaru Mendikdasmen, Guru Honorer Bakal Diangkat jadi PNS