Pesan Menko PMK untuk Penanganan Stunting, Harus Terpadu dan Terintegrasi

Menko PMK berinteraksi, berdialog menanyakan ihwal skema bantuan sosial yang sudah diterima beberapa warga. Dari dialognya, Menko PMK mendapatkan informasi bahwa masih terdapat beberapa warga yang masih belum mendapatkan skema bantuan sosial PKH dan belum masuk dalam data DTKS. Kemudian juga masih ada beberapa warga yang belum masuk keanggotaan BPJS Kesehatan.

Muhadjir meminta pihak desa mendata warganya yang miskin ekstrem dan rentan stunting untuk bisa dimasukkan sebagai penerima PKH dan didaftarkan BPJS Kesehatan. 

Kemudian, dia meminta pihak desa bisa bergotong royong membantu melalui anggaran Dana Desa, dan juga membantu memenuhi asupan gizi dengan swadaya masyarakat dan memberikan makanan tambahan yang bergizi.

Diharapkan pemerintah daerah untuk bisa memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni, yang masih memiliki rumah dengan genteng bocor dan lantai tanah supaya bisa direnovasi.

Dalam kesempatan itu, hadir Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kabupaten Grobogan, dan dihadiri oleh para Kepala Desa, Lurah, Camat, dan seluruh warga dan pemuda-pemudi di Kabupaten Grobogan.

Bupati Grobogan Sri Sumarni menjelaskan permasalahan stunting di wilayahnya berdasarkan SSGI 2022 masih sebesar 19,3 persen. 

Kemudian, masalah Kemiskinan Ekstrem berdasarkan data BPS 2022 sebesar 2,29 persen.

Berbagai program telah dilakukan pihaknya, seperti program Gercep Stunting (Gerakan Cegah Stunting) yang menyasar remaja, ibu hamil, baduta, balita, dan keluarga berisiko stunting.