Pesan Sekda Muba, PPPK Dilarang Mengajukan Mutasi hingga 5 Tahun
![Pesan Sekda Muba, PPPK Dilarang Mengajukan Mutasi hingga 5 Tahun](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2024/07/12/sekda-muba-apriyadi-antarayudi-abdullah-r7vje-j72r.jpg)
jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melarang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang baru dilantik beberapa tahun terakhir mengajukan surat pindah atau mutasi ke daerah lain, baik itu di dalam maupun luar Sumsel.
Sekretaris Daerah Muba Apriyadi Mahmud mengatakan bahwa secara aturan pegawai tidak boleh mengajukan mutasi selama lima tahun sejak dilantik atau diangkat menjadi PPPK.
Menurut dia, aturan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia pun mengajak seluruh pegawai yang baru beberapa tahun diangkat sebagai PPPK untuk mematuhi aturan tersebut.
"Saya ingatkan 2.340 pegawai yang diangkat menjadi PPPK di lingkungan Pemkab Muba pada 2021-2023 dilarang mengajukan mutasi hingga lima tahun," kata Apriyadi Mahmud di Sekayu, Jumat (12/7).
Selain memberikan aturan terkait larangan mutasi, Apriyadi juga mengimbau pegawai PPPK di lingkungan Pemkab Muba agar paham informasi dan teknologi, atau tidak gagap teknologi (gaptek).
Hingga Juli 2024 ini, hampir 80 persen pelayanan administrasi, kepegawaian, serta pelayanan publik di lingkungan Pemkab Muba sudah digitalisasi menggunakan perangkat IT.
"Jadi, kalau teman-teman PPPK tidak mengikuti perkembangan IT, nanti akan susah sendiri dalam mengaplikasikan pekerjaan sehari-hari," kata Apriyadi.
Sementara, sebelumnya salah seorang guru di SD Negeri Muara Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Muba Asep Kurnia mengaku sangat senang dirinya bisa diangkat menjadi pegawai PPPK tahun lalu, dan mendapat kesempatan mengikuti orientasi gabungan serta pengarahan dari Sekda Apriyadi pada Juli 2024 ini.
PPPK di lingkungan Pemkab Muba, Sumsel, dilarang mengajukan mutasi hingga lima tahun.
- Pendaftaran PPPK 2024, Momen 30 Agustus Dinanti Jutaan Honorer
- 5 Poin Penting dari KemenPANRB, Ada soal PPPK Part Time
- KepmenPANRB 348 Tahun 2024: Guru Honorer Tidak Masuk Database BKN Bisa Daftar PPPK
- Terbit 3 KepmenPANRB tentang Seleksi PPPK 2024, Simak Kriteria Pelamar
- Pendaftaran PPPK 2024: Info Ini Bisa Membuat Honorer Lega
- Pendaftaran CPNS 2024: Pemkab Bangka Barat Siapkan 40 Formasi, PPPK Boleh Mendaftar