Pesan Tabok Jokowi Berpotensi Dimaknai Berbeda oleh Aparat
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Sarwi Chaniago mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluarkan pernyataan yang menuai kontroversi sebagai respons kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang menyerang dirinya secara personal melalui isu Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurut dia, Jokowi sangat kecewa karena masih saja ada masyarakat yang percaya terhadap isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan emosional, kata dia, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya ingin mencari dan "menabok" pihak-pihak yang masih memainkan isu ini.
Menurut Pangi, ungkapan ini jika dirunut ke belakang jelas punya korelasi dengan pernyataan emosional dan berapi-api terkait respons Jokowi menyikapi isu kebangkitan PKI.
“Saat itu Jokowi mengeluarkan penyataan akan "gebuk" jika memang PKI itu ada, karena menurutnya, PKI itu jelas bertentangan dengan ideologi negara,” kata Pangi, Selasa (27/11).
Namun, kata Pangi, sangat disayangkan pernyataan yang terlalu reaktif direspons justru memberi sentimen negatif pada Jokowi. Hal ini secara tidak langsung melongsorkan citra Jokowi. “Karena posisi-nya sebagai presiden sangat tidak layak atau kurang tepat mengeluarkan diksi atau frasa emosional semacam ini,” ungkap Pangi.
Sebab, ujar dia, dikhawatirkan diterjemahkan secara keliru oleh perangkat negara yang berada di bawah kendali presiden untuk "menggebuk" dan "menabok" pihak-pihak yang menurut mereka sebagaimana dimaksud Jokowi.
“Bisa saja pesan dan makna "tabok" berpotensi diterjemahkan berbeda aparat (multitafsir), justru akan melebar ke mana-mana bahkan dikhawatirkan keluar dari substansi seperti dimaksudkan presiden,” kata Pangi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menambahkan, situasi ini akan bertambah parah (komplikasi) mengingat posisi Jokowi sebagai calon presiden, punya pendukung loyal (strong voter), bisa juga salah merespons pernyataan tersebut.
Penyataan tabok Jokowi dikhawatirkan diterjemahkan secara keliru oleh perangkat negara yang berada di bawah kendali presiden untuk
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi