Pesan Wakil Ketua KPK Saat Rakor dengan Penegak Hukum di Sulut
Sabtu, 07 November 2020 – 10:05 WIB

Suasana ruang sidang saat KPK melaksanakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum Sulawesi Utara. Foto: Humas KPK
“Perlu disampaikan bahwa di samping penanganan perkara kita ada Jamdatun, sesuai arahan Presiden kita ikut mendampingi dan mengawal terkait anggaran dan dana Covid yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Sementara dalam kesempatan rakor dengan Kepala Pengadilan Tinggi Manado Arif Supratman beserta jajarannya, Nawawi meminta pengadilan dapat melakukan upaya-upaya pengawasan dalam mencermati kasus-kasus terkait aset daerah.
Hal ini, lanjutnya, didasarkan pada informasi yang KPK peroleh dari kajian hakim agung di wilayah Jawa Tengah bahwa dari 100 perkara gugatan terkait aset negara, 99% pemda kalah.
"Kami tidak meminta hakim dalam posisi berat sebelah. Kami menghormati independensi hakim. Kami hanya minta ada pengawasan, karena pengadilan tinggi merupakan perwakilan MA di daerah. Khususnya dalam kasus-kasus aset daerah," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango bersama jajaran Koordinasi Wilayah III KPK melakukan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di Sulawesi Utara, yakni Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Pengadilan
BERITA TERKAIT
- Baru Menang Tender, Kontraktor Dimintai Rp 500 Juta, Alamak
- IAW Soroti Upaya Pelemahan Kejaksaan di Revisi KUHAP
- Tulis Surat, Hasto: Makin Lengkap Skenario Menjadikan Saya sebagai Target
- Merasa Fit, Hasto Kristiyanto Tunjukkan Dokumen Perkara di Sidang
- KPK Menggeledah Rumah La Nyalla, Hardjuno: Penegakan Hukum Jangan Jadi Alat Politik
- Ditanya Pemanggilan La Nyalla, KPK: Tunggu Saja