Peserta ToT Empat Pilar Harapkan MPR Peduli Persoalan Desa

jpnn.com - SEMARANG - MPR menggelar pelatihan untuk pelatih atau training of trainers (ToT) Sosialisasi Empat Pilar di Semarang, Jawa Tengah, sejak Kamis (21/4) hingga Minggu (24/4). Dalam ToT untuk kalangan perguruan tinggi negeri dan swasta hasil kerjasama MPR dengan Universitas Diponegoro itu juga digelar diskusi.

Salah satu isu yang mencuat dalam diskusi itu adalah persoalan desa. Salah satu peserta ToT, Sabar Prihatin mengatakan, desa merupakan bagian dari pemerintahan. "Masalahnya, desa sebagai bentuk pemerintahan sama sekali tidak punya perangkat kerja sebagaimana yang ada di provinsi, kabupaten atau kota," ujarnya.

Sabar menambahkan, berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memang membawa perubahan signifikan terhadap desa, baik sebagai pemerintahan atau pun komunitas masyarakat hukum adat. Hanya saja, katanya, ketiadaan perangkat sebagaimana pemerintah provinsi atau pun kabupaten/kota membuat pembangunan desa tak bisa berjalan baik.

"Pertanyaannya, apakah untuk pemerintahan desa ini hanya akan diurus oleh satuan kerja perangkat daerah yang ada di provinsi, kabupaten atau kota saja. Saya minta MPR bisa menjelaskan masalah ini agar pembangunan di desa bisa berjalan secara lebih efisien dan efektif," ujarnya.

Menurutnya, jika format pemerintah desa dibiarkan seperti yang ada saat ini maka UU Desa tak akan bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Karenanya ia berharap MPR juga punya kepedulian soal desa.

"Alangkah baiknya MPR yang menyiapkan format pemerintahan desa yang kuat untuk disampaikan ke DPR dan pemerintah," cetusnya.(adv/fas/jpnn)