Petani Cilacap Minta Ketua KPK Usut Kebijakan Impor Beras

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Mandiri Pangan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Majenang, Jawa Tengah mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelisik keberadaan dugaan mafia di balik kebijakan impor beras.

Ketua paguyuban Muhammad Ilyas menilai kebijakan impor beras menyakiti petani karena dilakukan menjelang panen raya. Hal ini merusak harga jual beras petani.

“Kami meminta Ketua KPK segera mengusut ini (kebijakan impor beras), apa ada mafia di sana? Terus terang kami sangat kecewa, karena sejak dulu kalau sudah impor menjelang panen pasti yang rugi petani. Beras jadi murah,” kata Muhamad Ilyas, Jumat (13/1) saat menyampaikan aksi protes di area persawahan, Kecamatan Majenang.

Dia menyatakan masa panen raya diperkirakan Februari sampai Maret 2023. Dalam rentang itu, impor beras sebanyak 500.000 ton sudah mengalir ke pasar serta dipastikan berdampak pada penurunan harga.

“Kalau alasannya mau nahan harga di pasar (inflasi), kenapa harus mengorbankan petani? Wong pemerintah saja biasa beli murah kok ke petani, apalagi dirusak dengan impor begini,” ungkapnya.

Ilyas juga heran dengan narasi satu pihak pemerintah yang menyebut hasil produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan beras domestik.

Sebab sepanjang pengamatannya, pada tahun 2022 rata-rata petani tidak mengalami penurunan hasil panen. Sebaliknya, produksi cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya.

“Tiga tahun tidak ada impor, sekarang tiba-tiba impor padahal hasil panen bagus ya kan aneh,” tegasnya dengan nada heran.