Petani Kakao di Mamuju Hadapi Banyak Masalah
jpnn.com, MAMUJU - Petani kakao di Mamuju, Sulawesi Barat menghadapi banyak masalah. Dari persoalan akses bibit, pupuk NPK Phonska, hama, hingga lahan, jadi keluhan mayoritas patani kakao.
Inilah temuan yang didapat Tim Komisi IV DPR RI saat berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (31/7/2017), tepatnya di Kebun Raya Pertanian Desa Batuampa, Kecamatan Papalang. Masalah ini telah menurunkan produktivitas petani setempat.
Saat berdialog, para petani kakao tersebut meminta bantuan Komisi IV atas masalah yang dihadapi. Selama ini, bibit kakao didatangkan dari luar Sulbar.
Mestinya, keluh para petani, bibit kakao didatangkan dari Sulbar sendiri. Langkah ini bisa mensejahterakan para petani Sulbar dari hasil pembibitan.
“Saya akan membantu dan mendukung keinginan para petani dengan dibantu juga oleh pemerintah pusat dan provinsi agar mereka bisa mendengarkan keinginan sekaligus membantu persoalan ini," kata Wakil Ketua Komisi IV Roem Kono saat memimpin tim kunjungan kerja ini.
Anggota Komisi IV Sulaeman L Hamzah yang ikut meninjau, mengatakan bahwa Dinas Pertanian setempat harus turun ke lapangan memberi penyuluhan kepada petani di Mamuju, agar kerusakan kakao tidak semakin parah. Mitra Komisi IV lainnya juga diimbau membantu memberi solusi bagi para petani di Mamuju.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membantu para petani. Ini juga yang diharapkan oleh Gubernur Sulbar Ali Baal, agar bantuan anggaran bisa segera dialokasikan untuk memperlancar produksi pertanian. Selain itu, perlu ada gerakan berkelanjutan secara nasional untuk meningkatkan produksi dan mutu kakao.(adv/jpnn)
Petani kakao di Mamuju, Sulawesi Barat menghadapi banyak masalah. Dari persoalan akses bibit, pupuk NPK Phonska, hama, hingga lahan, jadi keluhan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia