JPNN.com 
Petani Kakao Sulawesi Minta Firli Mengusut Dugaan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah petani kakao di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengusut dugaan penyelewengan tata kelola pupuk bersubsidi.
Hal itu dianggap penting di tengah fenomena langkanya pupuk bersubsidi yang dapat mengancam produksi pangan petani.
“Hanya beberapa yang dapat (pupuk subsidi), terus ada salah sasaran juga, yang seharusnya bisa dapat malah tidak dapat,” kata Ketua Komunitas Petani Kakao Luwu Timur, Ahmad Rizal, Rabu (2/11), saat berunjuk aspirasi di Kecamatan Wotu.
Rizal khawatir kelangkaan tersebut nantinya membuat kualitas produksi menurun sehingga harga jual jadi jeblok.
Sementara, lanjutnya, membeli pupuk nonsubsidi dirasa memberatkan petani mengingat harganya sangat mahal.
“Urea subsidi kisaran Rp 120.000-135.000 satu zak (50 kg) sudah dengan ongkos bongkar, nonsubsidi mencapai kisaran Rp350.000. NPK Phonska subsidi kisaran Rp 160.000 – Rp 170.000 nonsubsidi Rp 350.000 sampai sekitar Rp. 450.000,” ungkapnya.
Dia menyatakan, mahalnya harga pupuk nonsubsidi tak sebanding dengan pendapatan petani. Terlebih saat ini harga-harga kebutuhan pokok dan biaya produksi selain pupuk juga makin mahal.
Meski demikian, kata dia, banyak petani yang terpaksa membeli dengan mengupayakan segala cara.
Sejumlah petani kakao di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengusut dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi.
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kredit LPEI, Kerugian Rp11,7 Triliun
- Usut Kasus Pajak, KPK Panggil Bos PT Wildan Saskia Valasindo dan Bahari Buana
- KPK Absen Sidang Praperadilan, Pengacara Hasto: Semoga Ini Bukan Akal-akalan
- KPK Panggil Ferry S Indrianto terkait Kasus Korupsi Barang dan Jasa Perkeretaapian
- Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo Bukti Narasi Menjadi Nyata
