Petani Karet Menjerit, Butuh Uluran Tangan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Sebesar 89 persen perkebunan karet di Indonesia dikelola pekebun rakyat, sedangkan swasta dan BUMN hanya 11 persen.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan pembangunan perkebunan karet rakyat, khususnya peremajaan tanaman tua berlangsung sangat lambat dan peran pemerintah belum jelas.  

Padahal, pasar karet alam dunia diperkirakan akan cenderung membaik harganya, meski petani karet rakyat di negara-negara produsen masih belum mendapatkan manfaatnya, kecuali di Thailand sebagai produsen nomor 1 karet alam dunia yang memiliki program kuat dari pemerintah dan produktif.  

"Kami mengajak semua negara produsen karet alam untuk bahu-membahu bekerjasama mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pekebun rakyat dengan melakukan riset yang menghasilkan teknologi untuk meningkatkan keekonomian karet alam," kata Sekretaris Jenderal International Rubber Research and Development Board (IRRDB), Dato’ Dr Abdul Aziz SA Kadir, dalam International Rubber Conference (IRC) 2024 yang digelar bersama Japan International Cooperation Agency (JICA), Kamis (21/11). 

Konferensi ini dihadiri sekitar 250 orang peserta yang berasal dari negara-negara anggota dan non anggota IRRDB seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Sri Lanka, Cote d’Ivoire, Cina, India, Kamboja, Myanmar, Jepang, Perancis, dan lainnya. 

Ada delapan pembicara kunci dalam konferensi ini yang mewakili Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Kantor Konsultan Investasi dari Singapura, PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN)/Asosiasi Inventor Indonesia (AII), IRRDB Fellow dari Malaysia, Lembaga Riset RIKEN dari Jepang, BKPM, Asosiasi Negara-negara Produsen Karet Alam (ANRPC), dan Kelompok Studi Karet International (IRSG).  

"Kegiatan ini membahas berbagai isu, seperti industri karet berkelanjutan, produktivitas, perlindungan tanaman, teknologi pengolahan, pengelolaan lingkungan dan sosial ekonomi," kata Ketua Panitia IRC 2024 Suroso Rahutomo.

Dia mengatakan, masih ada peluang kebangkitan karet alam. Akan tetapi, dibutuhkan upaya untuk mendorong kolaborasi, penerapan paradigma ekonomi sirkuler (nir-limbah), dan memanfaatkan peluang karet alam sebaga bahan baku BBN.