Petani Milenial Mudah Mendapatkan Benih Lokal

jpnn.com, BULELENG - Duta Petani Milenial (DPM) Kementan AA Gede Agung Wedhatama mengaku selama ini tidak pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan bibit komoditas.

Gede Agung yang akrab disapa Bligung mengatakan sebagian besar bibit yang digunakan berasal dari benih yang dikembangkan dari herlum lokal maupun yang dikembangkan oleh sektor swasta, atau benih import (hybrid) yang sudah diregulasi ketersediaannya.

"Untuk komoditas tertentu, petani kami bahkan melakukan perbanyakan bibit secara swadaya dan dalam koridor hukum yang jelas. Jadi, isu mafia bibit ini kami rasa bukan sesuatu yang bisa secara mudah bisa kita simpulkan dan masih belum objektif," tegas Bligung.

Dia menyatakan kalau dasar tuduhan itu adalah adanya bibit yang mutunya rendah atau bermasalah ketika dibudi dayakan, mungkin lebih arif jika ditelusuri di mana sumber bibit yang dimaksud.

"Atau lebih baik lagi, jika ada praktik mafia bibit yang terdeteksi, sebaiknya diambil langkah-langkah hukum untuk menanggulanginya, bukan malah dijadikan polemik yang menimbulkan keriuhan di masyarakat. sehingga tidak ada pihak yang dikambing hitamkan," katanya.

Bligung sendiri adalah pendiri komunitas Petani Muda Keren (PMK), PT. Bos (Bali Organik Subak) serta BosFresh Apps in Bali.

Melihat besarnya peluang di industri pertanian di Indonesia, khususnya di Bali tidak disertai dengan tingginya keterlibatan generasi muda menjadi tantangan tersendiri baginya, maka dia pun mengajak generasi muda untuk mengembangkan sektor pertanian dengan mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada dengan tetap menjaga kearifan lokal yang ada.

"Kami di komunitas Petani Muda Keren serta banyak rekan-rekan DPM/DPA yang tersebar di 34 provinsi hingga saat ini tidak menemukan adanya kelangkaan benih terlebih isu mafia benih. Apabila ada mafia benih di tengah-tengah kita, kami, petani milenial akan berada digarda terdepan membasmi dan memberantas mafia-mafia tersebut. Karena kita semua menyakini bahwa mafialah yang melakukan monopoli/oligopoli pasar sehingga membuat ketimpangan dalam tatanan ekonomi nasional,” katanya.