Petani Sawit Minta Perlindungan Harga TBS

Beberapa solusi kemudian ditawarkan anggota DPRD Nunukan. H Muhammad Nasir misalnya. Dia menyarankan pemerintah daerah secara bersungguh-sungguh menerapkan harga TBS sesuai Peraturan Menteri Pertanian tentang penetapan pembelian harga TBS. Disamping memfasilitasi hubungan petani dengan pabrik sawit lokal.

Disisi lain Wakil Ketua DPRD Nunukan Hj Ngatidjan Ahmadi memandang, sistem pembelian sawit khususnya di daratan Simenggaris belum begitu terjamin keamanannya. Sebab, umumnya pembeli atau tengkulak yang datang sendiri ke perkebunan. Begitu juga ketika transaksi pembelian dilakukan, tidak disertai dokumen sah yang membuktikan keabsahan transaksi tersebut.

"Selain itu petani cenderung bertindak sendiri. Kita juga tidak menyalahkan. Karena semua petani ingin mendapatkan hasil penjualan mereka secepat mungkin. Namun yang perlu dilakukan adalah, petani harus lebih bersatu dan terwadahi melalui asosiasi petani," pungkasnya. (dra/ash)