Petani Tagih Janji Presiden Jokowi
jpnn.com - MATARAM – Harga jual jagung baik basah maupun pipil kering saat ini cukup meresahkan petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya petani di Kabupaten Dompu yang menjadi sentra pertanian jagung.
Janji Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Dompu beberapa waktu lalu, yang akan mengeluarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditi jagung, hingga kini tidak jelas keberadaannya.
“Petani sangat menunggu kebenaran janji Bapak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan HPP jagung,” kata Kepala Badan Penyuluh Kabupaten Dompu, Husni Thamrin, di Mataram, kemarin (6/12).
Sebelumnya, saat menghadiri panen raya jagung, bersamaan dengan pelaksanaan peringatan Tambora Menyapa Dunia, Presiden Jokowi berjanji akan segera mengeluarkan HPP jagung untuk pipil basah Rp 1.700 / Kg dan jagung pipil kering seharga Rp2.400 / kg.
Hanya saja, HPP yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi itu tidak jelas kabar beritanya. Akibat tidak adanya harga patokan pembelian pemerintah, tentu sangat merugikan petani jagung, khususnya di Kabupaten Dompu yang menjadi sentra produksi jagung di NTB. Bagaimana tidak, saat panen raya jagung, maka harga akan terjun bebas, bahkan harga jual jagung pipil kering saat ini sudah mencapai harga Rp1.200 / Kg.
“Kalau pemerintah tidak menetapkan HPP jagung, maka akan sulitkan petani jagung. Sementara sekarang ini di Dompu semangat petani menanam jagung sangat tinggi,” ujarnya seperti dilansir Radar Lombok (Grup JPNN.com).
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Dompu, Fakhrurozi, tidak adanya HPP jagung berdampak terhadap penjualan yang menggunakan mekanisme pasar. Saat produksi melimpah, maka harga jagung akan anjlok (murah).
“Janji Bapak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan HPP inilah yang ditunggu petani jagung,” ungkapnya.
MATARAM – Harga jual jagung baik basah maupun pipil kering saat ini cukup meresahkan petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri
- Kebijakan Perdagangan Karbon Indonesia di COP 29 Dinilai Bermasalah
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Barang Ilegal Senilai Lebih Rp 2,25 Miliar, Terbanyak Rokok
- Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing yang Ciptakan Lapangan Kerja
- AS Optimistis Kembangkan Kerja Sama Ekonomi dengan Pemerintahan Baru