Petani Tembakau Menolak Simplifikasi Kenaikan Cukai 2022
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) meminta Kementerian Keuangan berhati-hati dalam membuat berbagai kebijakan, yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.
Baik soal kenaikan cukai rokok maupun kebijakan mengenai penerapan simplifikasi penarikan cukai.
Sebab, apa pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan tembakau, akan memberatkan warga Nahdlatul Ulama atau nahdiyin.
“Bila pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikan cukai rokok, sudah pasti yang paling berat terkena imbasnya adalah warga NU. Sebab petani tembakau, buruh pabrik rokok dan konsumen rokoknya adalah nadhliyin atau warga NU,” papar Wakil Ketua Umum PB NU Prof Dr Mochammad Maksum Machfoedz, dalam diskusi yang membahas permasalahan tembakau dengan para pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) se-Jawa dan NTB.
Lebih lanjut, Pakar Teknologi Industrsi Pertanian yang akrab dipanggail Gus Maksum ini menambahkan, apa pun kebijakan pemerintah yang dapat mematikan industri hasil tembakau (IHT), akan merugikan kaum nahdiyin atau warga NU.
Untuk itu NU selalu mengingatkan pemerintah untuk bersikap bijaksana dan lebih berhati hati dalam mengambil kebijakan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan industri hasil tembakau.
Dalam diskusi tersebut para pengurus APTI Se -Jawa dan NTB sepakat menolak rencana pemerintah yang akan kembali menaikan cukai rokok.
Sebab bila cukai rokok kembali naik, itu berdampak pada pengurangan jumlah produksi rokok dan pengurangan pembelian tembakau hasil pertanian tembakau masyarakat.
Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) meminta Kementerian Keuangan berhati-hati dalam membuat berbagai kebijakan, yang berkaitan dengan industri hasil tembakau.
- Bertambah Lagi, Desa Energi Berdikari Pertamina Hadir di Indramayu
- Bea Cukai-BNN Gagalkan Penyelundupan 19,8 Kg Sabu-Sabu di Teluk Palu, 3 Orang Diamankan
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Jutaan Barang Ilegal, Nilainya Fantastis
- Peredaran Rokok Ilegal Meroket, Pemerintah Harus Segera Bertindak
- Bagaimana Cara Daftar Brigade Swasembada Pangan? Ini Penjelasan Kepala BPPSDMP Kementan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI