Petani Tolak Konvensi Tembakau

JAKARTA- Ratusan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) melakukan aksi unjuk rasa di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, kemarin (29/9). Massa menolak tegas rekomendasi terbaru yang dikeluarkan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control World Health Organization (FCTC WHO). Rekomendasi tersebut tertuang dalam pasal 9 dan 10 mengenai larangan penggunaan bahan lain selain daun tembakau dalam produk tembakau.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTI Abdus Setiawan menegaskan, petani menolak karena kalau diberlakukan dapat menghancurkan sumber penghidupan jutaan petani tembakau dan cengkeh Indonesia . "Selain itu, juga bisa mengancam kelestarian industri kretek nasional," katanya.

Abdus mengungkapkan, pelarangan penggunaan kandungan lain dalam produk tembakau, termasuk cengkeh akan berdampak sangat serius terhadap penghidupan dan nafkah jutaan petani di Asia. "Di Indonesia, rekomendasi tersebut dapat mengakibatkan 2 juta petani tembakau dan 1,5 juta petani cengkeh kehilangan mata pencaharian," tandasnya.

Dalam aksi itu dihadiri Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Bayu Krisnamurthi. Dia mengatakan, pada dasarnya petani tembakau memiliki hak yang sama dengan petani tanaman lain. Soalnya, ini telah diatur dalam Undang Undang (UU) No 12/1992 tentang Budidaya Tanaman."Inti dari undang-undang ini petani diberi kebebasan dalam menanam tanaman yang diinginkan,"ujarnya.

Hingga saat ini sudah terdapat 172 negara yang telah menandatangani konvensi tersebut. Ironisnya, sampai sekarang Indonesia belum ikut menandatangani konvensi tersebut. Menyikapi soal ini, kata Bayu, pihaknya menawarkan tiga solusi, antara lain petani tembakau berhak menanam tembakau karena telah dilindungi UU No12/1992 tentang Budidaya Tanaman. Namun apabila menanam tembakau, hendaknya memilih varietas tanaman tembakau yang memiliki kadar tar yang rendah.