Peternak Menunggu Regulasi yang Adil dari Pemerintah untuk Industri Susu Lokal

"Pada tahun itu (2023), yang kami pelajari adalah penolakan-penolakan itu didasari oleh pembatasan kuota. Jadi kita (peternak) di kuota dulu sehingga tidak bisa kirim susu ke pabrik dalam jumlah yang biasanya sudah dilakukan," jelas Bayu lebih lanjut.

Kemudian, perhatian terpusat pada kejadian buang susu kedua kalinya di tahun ini, baik dari segi rakyat maupun pemerintah.

Beruntungnya, aksi tersebut mampu menghasilkan undangan diskusi dengan Kementerian Pertanian sekaligus wacana perpres yang dijanjikan oleh Kementerian Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Sekitar 14 (November 2024), Alhamdulillah kami dipanggil oleh Pak Menteri Kementerian, Pak Amran Sulaiman, untuk bermediasi dengan industri pengolahan susu, sempat berdebat para peternak dan pengepul di dalam. Intinya mereka mempermasalahkan kualitas, tapi menurut kami juga punya patokan kualitas. Patokan kualitas kami tidak di bawah SNI. Kalau memang kualitas yang mereka inginkan disamakan dengan susu impor, jelas ini tidak apple to apple. Karena sapi-sapi yang ada di Indonesia sekarang adalah jenis sapi peranakan Friesian Holstein, tentu hasil susunya akan kalah dengan sapi Friesian Holstein asli yang mereka impor susunya dari Australia maupun New Zealand," jelas Bayu.

Menurut Bayu, perpres sangat penting bagi industri karena dapat digunakan untuk mengatur ketentuan-ketentuan lain yang tidak secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah, seperti mengatur wajib serap produk susu lokal.

Peraturan ini diharapkan dapat segera terwujud karena regulasi dapat menjadi jaminan keamanan sehingga peternak termotivasi meningkatkan produksi dan menjaga kualitas susu.

“Kami benar-benar berharap dengan adanya regulasi, dengan adanya kehadiran pemerintah, kami semakin semangat menjalankan bisnis ini karena ada kepastian,” tutur Bayu. (flo/jpnn)