Petinggi Demokrat tak Berani Lengserkan SBY

jpnn.com - JAKARTA -- Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), elektabilitas Partai Demokrat tidak menunjukkan kemajuan. Loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum pun mendorong SBY untuk meletakkan jabatan kepartaiannya.
Namun, desakan tersebut ditanggapi dingin oleh internal Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua menegaskan, menurunnya elektabilitas partainya bukan karena sosok SBY.
"Kalau dibilang elektabilitas Demokrat tengah menurun karena Pak SBY itu tidak juga. Itu sudah dimulai sejak awal, dan kita usahakan untuk meningkat," kata Max kepada wartawan di gedung DPR RI. Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).
Menurut Max, pergantian pucuk pimpinan bukanlah solusi untuk mendongkrak elektabilitas partainya. Apalagi, pemilihan umum legislatif 2014 akan dilaksanakan kurang dari tiga bulan.
Ia memastikan, usulan dari kubu Anas agar SBY diturunkan dari kursi ketua umum tidak akan digubris oleh internal Demokrat. "Saya pikir tidak ada masalah, dan tidak perlu dilakukan apa yang diinginkan Pak Anas itu, misalnya mengantikan Pak SBY sebagai ketua umum," ujarnya.
Untuk diketahui, menurunnya elektabilitas partai menjadi salah satu alasan pergantian pimpinan di Partai Demokrat pada tahun 2013 lalu. SBY dipilih ketua umum pengganti Anas melalui Kongres Luar Biasa di Bali. (dil/jpnn)
JAKARTA -- Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), elektabilitas Partai Demokrat tidak menunjukkan kemajuan. Loyalis mantan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD