Petinggi Honorer K2 Ini Heran dengan Sikap Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono merasa heran dengan sikap pemerintah. Saat berurusan dengan honorer K2 selalu banyak alasan yang digunakan untuk mematahkan harapan mereka.

Namun, ketika bicara milenial, pemerintah tidak pikir-pikir menggelontorkan uang banyak. Seperti pemberian kartu prakerja, kemudian seleksi CPNS umum.

"Alasan pemerintah bahwa kenapa sampai sekarang masalah honorer K2 belum tuntas karena daerah tidak ada alokasi anggaran, itu sudah lagu lama. Anehnya lagu lama ini selalu didendangkan pemerintah meski sudah berkali-kali ganti pemerintah," kata Eko kepada JPNN.com, Kamis (12/12).

Dia pun heran, pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab. Di pusat, menteri bilang karena daerah. Di daerah, gubernur, bupati/walikota bilang karena pusat.

"Apa tidak ada kebijakan yang cepat dalam menyelesaikan honorer K2 ini. Bukankah program presiden ingin segalanya cepat," ucapnya.

"Kenapa kalau masalah honorer K2, pemerintah jadi loyo dan tidak konsen dalam menyelesaikannya. Lihat itu pengadaan rekrutmen PNS umum dua tahun ini dibuka terus dengan jumlah besar," sambungnya.

Kalau pemerintah memang serius, menurut Eko, mestinya angkat dulu honorer K2 jadi PNS sesuai dengan pengabdiannya. PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) itu pantasnya buat tenaga baru.(esy/jpnn)