Petinggi PDIP Desak Jokowi Pecat Tiga Menteri Ini

Namun, kata Effendi, ketiga orang itu bukannya penumpang gelap.

”Mereka ini bukan penumpang gelap lho. Karena mereka ini penumpang terdaftar dalam manifest, punya boarding pass, dan punya tiket,” tukas politikus PDIP ini.

Effendi juga mengaku prihatin kalau sampai harga BBM dinaikkan. Karena artinya Presiden Jokowi sudah melakukan kesalahan dalam menentukan menteri pada posisi krusial ini. Sebab, menaikkan harga BBM menjadi bukti menteri di bidang tersebut menganut konsep pasar bebas neoliberal, dan bukannya menganut sistim Trisakti Bung Karno yang selama ini digembargemborkan Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi yang selama ini menggemakan revolusi mental dimana-mana, tetapi justru tidak ditunjukkan di dalam Kabinet Kerjanya dengan menaikkan harga BBM.

”Terus terang saya prihatin, pos-pos penting di sektor ESDM malah diisi menteri berpaham neolib,” imbuhnya.

Dia menambahkan, selama 10 tahun terakhir ini yang menjadi biang masalah di sektor energi lantaran pemerintah tidak mampu membenahi bidang energi secara serius, sehingga kekuatan asing merajalela dan berdampak pada kenaikan harga BBM.

Di lokasi yang sama, Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit menegaskan bahwa skema ekonomi neoliberal secara sistematis dan terencana terjabarkan dalam tata kelola migas Indonesia termasuk di dalam tubuh Pertamina selama ini.

”Kalau kita menelisik skenario Menteri BUMN Rini Soemarno, nampaknya agenda privatisasi Pertamina akan menjadi prioritas dalam rangka meliberalisasi sektor hilir sekaligus dalam mendukung tata kelola migas berdasarkan skema neoliberal.