Petinggi PDIP Serang Balik Pernyataan SBY

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang DH merespons keluhan Presiden RI Keenam Susilo Bambanb Yudhoyono (SBY) terhadap netralitas aparat negara dalam pilkada serentak.

Bambang menilai bahwa tuduhan tersebut selain merendahkan hak rakyat yang berdaulat, juga cermin kepanikan SBY. Dia pun menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan.

"Berbeda dengan yang sebelumnya. Siapa yang di belakang tim Alpha, Bravo dan Delta? Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus partainya? Siapa yang memanipulasi IT sehingga Antasari dipenjara? Siapa yang memanipulasi DPT sehingga kursi di Pacitan pada pemilu 2014 berkurang drastis dibanding 2009? Siapa yang menjadi pelopor penggunaan dana bansos?” ujar Bambang, Rabu (20/6).

Bambang justru menunjukkan bagaimana pilkada di Jawa Timur dikotori oleh praktik penyalahgunaan program keluarga harapan yang diklaim secara sepihak sebagai programnya Khofifah Indarparawansa.

“Itu sama saja penggunaan dana rakyat untuk kepentingan pribadi. Banyak bukti di lapangan terkait penyalahgunaan PKH tersebut. Ini yang seharusnya dikritik Pak SBY," ujarnya.

Karena itu, Bambang menyarankan kepada SBY untuk melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain dengan menggunakan cara berpikir ketika dia berkuasa dengan menyampaikan tuduhan sepihak tanpa bukti.

“PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di pilkada Bali lima tahun lalu, saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan," katanya.

Bambang mengimbau kepada seluruh pihak hendaknya membangun suasana kondusif dan biarlah rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya. "Rakyat mencari pemimpin yang kuat secara kultural, berpengalaman serta tidak ambisius di dalam mengejar jabatan," katanya.