Petinggi Pertamina Dicopot, Deddy Sitorus Kritik Pernyataan Luhut Panjaitan dan Perang Kepentingan di BUMN

Di periode pertama Jokowi, menurut Deddy, masalah TKDN justru menjadi bancakan sekelompok elit yang menjadi pemasok barang tertentu untuk semua proyek infrastruktur.
“Akibatnya proyek-proyek itu harus membeli produk itu dengan harga yang lebih tinggi demi keuntungan perusahaan elit itu,” kata Deddy.
Dia berharap hal itu tidak terulang di periode kedua ini, sebab mayoritas BUMN sudah tergerus kemampuannya untuk membiayai sendiri berbagai investasi penting. Deddy menuturkan, hampir semua BUMN akan sangat tergantung kepada strategic partner, baik pembiayaan maupun pelaksanaan proyek.
“Sudah barang tentu efisiensi dan ‘value for money’ akan menjadi isu penting dalam pelaksanaan proyek,” ujarnya.
Deddy menyarankan, seharusnya Menko Marves itu mengurai benang kusut yang menyebabkan industri manufaktur Indonesia sulit bersaing.
“Coba periksa di hulu dan jangan hanya menekan di hilir dengan ‘memaksa’ BUMN menerima produk-produk yang in-efisien dan memberatkan,” ungkapnya.
“Kita semua berkeinginan agar produk-produk dalam negeri bisa mengambil manfaat dari proyek-proyek yang ada, tetapi dalam jangka panjang harus berkontribusi dalam memperbaiki kinerja dan struktur biaya produksi industri manufaktur kita,” lanjut Deddy.
Jika pemerintah tidak memperbaiki ekosistem industri manufaktur, kata Deddy, maka sulit diharapkan investasi baru mau masuk ke Indonesia.
Terkait pencopotan pejabat Pertamina yang disunggung Luhut Panjaitan, Deddy menyebutnya sebagai bukti kuatnya intervensi dalam tubuh BUMN.
- Keren! Rumah Tamadun Ubah Limbah Jadi Lapangan Kerja Bagi Perempuan dan Warga Binaan
- Perjalanan Gemilang 62 Tahun TASPEN: Ini Sederet Inovasi dan Transformasi Layanan
- Kehadiran Rumah Layak Huni di Karawang Jadi Bukti Kepedulian Peruri
- Pelita Air dan Elnusa Berkolaborasi dalam Penyediaan Layanan Penerbangan Korporasi
- PertaLife Insurance Bukukan Premi Rp 1,25 Triliun, Kinerja Terbaik Sepanjang Sejarah
- Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Ribuan UMKM Rumah BUMN Selama Januari-Maret 2025