Petrus Minta Parpol Tak Beri Ruang Bagi Kandidat Capres yang Gunakan Politik Identitas
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta para kandidat calon presiden tidak menggunakan politik identitas untuk mendapatkan keuntungan elektoral pada Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Petrus Selestinus di sela-sela diskusi Garda Nasionalis bertajuk 'Menghadapi Pertarungan Ideologi di Pemilu 2024' di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Sabtu (19/11).
"Capres 2024 haruslah memiliki komitmen tinggi dalam menjaga NKRI, merawat kebinekaan, menjaga integrasi nasional, dan mampu melanjutkan program pembanguan Presiden Jokowi," kata Petrus, Sabtu.
Menurut pria asal NTT itu, komitmen tersebut penting karena ancaman gerakan radikalisme dan intoleransi sudah nyata di Indonesia.
"Ini yang perlu disadari para kandidat capres 2024 bahwa kelompok radikal dan intoleran akan memanfaatkan setiap momentum politik untuk masuk ke kekuasaan," ujar Petrus.
Selain kandidat capres, kata Petrus, partai politik tidak mengusung kandidat sosok yang rendah komitmen kebangsaan dan kebinekaannya.
Pasalnya, lanjut dia, peran partai politik sangat penting karena akan menentukan pasangan capres-cawapres yang diusung di Pilpres 2024.
Petrus mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 222 telah menyebutkan dengan tegas bahwa pasangan capres-cawapres diusung parpol atau gabungan partai politik.
Petrus Selestinus meminta para kandidat calon presiden tidak menggunakan politik identitas serta memanfaatkan kelompok radikal-intoleran pada Pilpres 2024
- Cagub Riau Abdul Wahid: Pilihlah Pemimpin yang Tidak Money Politik dan Menyebar Isu Sara
- Pria Asal Jember Ini Berani Sebut Warga NU Bodoh di Medsos, Begini Jadinya
- Bawaslu: Isu SARA Masih Rawan Terjadi di Pilkada 2024
- Rapat Perdana Bareng Timses, Pramono-Rano Sepakat Tidak Gunakan Politik Identitas
- Cegah Isu Memecah Belah, Polresta Pekanbaru Gandeng Pegiat Medsos Tangkal Hoaks
- Bakti Sosial Religi, AKBP Budi: Jaga Rumah Ibadah Agar tak Jadi Alat Politik Identitas