Petrus Sebut Hasto Tumbal Politik, KPK Jadi Tunggangan 'Partai Perorangan' Jokowi

KPK Merintangi

Kegagalan KPK menangkap Harun Masiku selama lima tahun, menurut Petrus, adalah bukti bahwa KPK sendiri yang merintangi penyidikan terhadap Hasto.

"Secara tim kerja, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki KPK serta kecanggihan alat sadap yang dimiliki KPK, maka tidak ada istilah KPK gagal meng-OTT! (Operasi Tangkap Tangan) terhadap setiap orang, kecuali internal KPK sendiri yang membocorkan rencana OTT dan itu yang sering kali terjadi selama ini," sesalnya.

Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Harun, yang hingga saat ini dinyatakan buron, yang membuat KPK secara institusi gagal menangkap Harun, seharusnya adalah para penyidik KPK itu sendiri.

"Mereka teledor, melacurkan diri kemudian informasi OTT itu dibocorkan. Maka yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus perintangan penyidikan Harun adalah penyidik KPK itu sendiri," pintanya.

Dengan demikian, lanjut Petrus, KPK harus segera membatalkan penetapan tersangka atas nama Hasto Kristiyanto, karena terdapat bukti-bukti yang kebenarannya tak terbantahkan lagi, yaitu yang menyuap penyelenggara begara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina adalah Saeful Bahri. Sementara Harun Masiku masih berstatus tersangka yang belum bisa dibuktikan," cetusnya.

KPK Tak Berwenang

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang (UU) No 19 Tahun 2019 tentang KPK, menurut Petrus, secara tegas membatasi KPK hanya boleh melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan/atau orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).