Petugas Desmigratif, Ujung Tombak Perlindungan PMI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus melakukan peningkatan kemampuan dan kapasitas para petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.

Hal ini dibutuhkan karena para petugas desmigratif bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menyampaikan proses migrasi untuk bekerja di luar negeri yang aman dan sesuai prosedur.

“Sebagai pusat bimbingan, penyuluhan dan konsultasi di desa, para petugas desmigratif adalah ujung tombak pemerintah dalam melindungi pekerja migran dari proses migrasi yang beresiko tinggi,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri dalam acara penutupan Pengembangan Kapasitas Petugas Desa Migran Produktif Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (28/9).

Desmigratif merupakan program yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk melakukan koordinasi, pendekatan, dan penanganan secara langsung ke desa-desa kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini bertujuan untuk melindungi PMI dan keluarganya yang akan dan setelah bekerja dari luar negeri, melalui 4 pilar utama yaitu pusat layanan migrasi, kegiatan usaha produktif, community parenting, dan pembentukan koperasi desmigratif.

Menaker Hanif mengatakan, peranan petugas desmigratif sangat dibutuhkan untuk menghindarkan calon pekerja migran dan keluarganya dari proses migrasi yang unprosedural, beresiko tinggi, dan perdagangan orang (human trafficking)

“Bekerja di dalam negeri atau bekerja ke luar negeri, itu adalah pilihan. Tetapi pemerintah perlu memastikan, apapun yang dipilih rakyat itu bisa dilakukan secara aman, bisa dilakukan sesuai peraturan yang ada. Sehingga, terhindar dari migrasi yang tidak aman atau beresiko tinggi,” kata Hanif.

Di hadapan 259 orang perwakilan petugas Desmigratif se-Indonesia, Hanif juga mengingatkan, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri harus siap 3 hal. Siap mental, siap bahasa, dan siap keterampilan.

Siap secara mental, berarti calon pekerja migran harus siap secara fisik maupun secara psikis. “Karena migrasi itu tentu saja akan mempengaruhi banyak hal yang berubah dalam kehidupan,” katanya.

Untuk mendukung kesiapan secara mental, calon pekerja migran juga harus siap secara bahasa. Oleh karenanya, pemerintah sedang merintis Balai Latihan Kerja (BLK) yang dilengkapi dengan workshop bahasa di berbagai daerah. “Sehingga nanti bisa diakses siapa saja. Baik calon pekerja di dalam negeri, maupun calon pekerja migran yang hendak bekerja ke luar negeri,” ujarnya.