Petugas KPK Bergerak, Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa lokasi di Kabupaten Tabanan, Bali, Rabu (27/10).
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan sebagai upaya paksa tersebut dilakukan terkait penyidikan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali, Tahun Anggaran 2018.
Fikri menjelaskan lokasi yang digeledah, yakni Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, Kantor Bapelitbang Kabupaten Tabanan, Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor DPRD Kabupaten Tabanan, dan kediaman pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
"Benar, Tim Penyidik KPK, Rabu (27/10), telah selesai melakukan penggeledahan di Kabupaten Tabanan, Bali," kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/10).
Ali mengatakan saat ini tim penyidik masih terus bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan.
"Pada waktunya nanti kami akan sampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan tentu siapa-siapa yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Ali.
Menurutnya, pengumuman tersangka akan disampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan.
"Kami harap publik terus memantau perkembangan kegiatan ini sebagai wujud transparansi kami sekaligus upaya pelibatan masyarakat dalam setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," tuturnya.
Petugas KPK diam-diam bergerak melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Tabanan, Bali.
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- Kronologi Anak Drummer Matta Band Meninggal Dunia di Bali
- Kejagung Usut Keterlibatan Perusahaan Swasta di Kasus Korupsi Impor Gula yang Menyeret Tom Lembong
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun