PGE Optimistis Mampu Optimalisasi Potensi Panas Bumi
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy, Julfi Hadi optimistis mampu meningkatkan pasokan energi bersih di Indonesia.
Hal itu seiring dengan tercapainya kesepakatan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) terkait izin perpanjangan kontrak eksplorasi panas bumi di Seulawah Agam, Provinsi Aceh.
"Dalam perpanjangan izin eksplorasi ini, PGE akan mengembangkan operasinya ke Seulawah Agam dengan melakukan pengembangan mencapai 2 x 55 MW (megawatt)," kata Julfi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/7).
Perpanjangan izin kontrak ini diresmikan dalam Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilakukan di sela opening ceremony Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (ConEx) 2023.
Acara penandatangan ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Julfi Hadi serta Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) Ali Mulyagusdin. Turut pula menyaksikan tanda tangan kerja sama ini adalah Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki.
Perusahaan berkode PGEO itu pun berkomitmen melakukan yang terbaik berbekal keahlian dan pengalaman PGE dalam pengembangan energi panas bumi selama 35 tahun.
"Perpanjangan izin eksplorasi ini mendukung tujuan pemerintah mencapai target Net Zero Emission dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca," ujar Julfi.
Di samping itu, PGEO terus meningkatkan kinerja dalam andilnya terjun pada kegiatan Indonesia EBTKE Conference and Exhibition.
Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy, Julfi Hadi optimistis mampu meningkatkan pasokan energi bersih di Indonesia.
- Alhamdulillah, Anggaran Kredit Investasi Padat Karya Mencapai Rp 20 Triliun
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Hingga Kuartal III 2024, Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 62,5 Triliun
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis