PGRI Anggap Pendidikan Nasional Berjalan Tanpa Arah

Sulistyo menilai hal itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal UN. "Mestinya penolakan oleh MA itu dijadikan momentum untuk mengakhiri UN yang melanggar prinsip-prinsip pedagogis (mendidik), melawan perundang-undangan, melemahkan semangat belajar, dan berdampak sangat buruk itu.  Yang dilakukan Kemdiknas dan DPR hanya mampu menambal sulam UN yang ada dengan menyebutnya "format baru" yang akan mengakhiri perdebatan,” tegasnya.

Demikian juga halnya dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) dan WCU (World Class University). Pada tahun 2010, RSBI/SBI dan WCU dinyatakan dievaluasi. Namun, sampai akhir tahun ini belum ada pemberitahuan bagaimana hasilnya, imbuh Sulistyo.

Hal lain yang juga menjadi kecemasan PGRI adalah tentang angka drop out. "Menurut data Kemdiknas, 1,7 persen dari 31 juta siswa SD drop out dan 19 persen lainnya tidak melanjutkan ke SMP. Sementara itu 59 persen lulusan SMA dan SMK tidak lanjut ke Perguruan Tinggi (PT). Angka Partisipasi Perguruan Tinggi kita baru sekitar 18 persen," ungkapnya.

Temuan lainnya adalah persoalan minimnya akses peserta didik ke dunia pendidikan, di mana sekitar 75 persen disebabkan oleh faktor ekonomi. "Padahal anggaran pendidikan kita sudah mencapai angka 20 persen dari APBN dan APBD," tandasnya.