PGRI Desak MPR Perjuangkan Nasib Guru Honorer
Rabu, 05 Februari 2020 – 16:23 WIB

Ketua PGRI Unifah Rosyid usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kantor wapres. Foto: Natalia Laurens/JPNN
"MPR akan terus memantau dan mengawasi terkait kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terutama dalam implementasi dan reform kurikulum, merdeka belajar, penyederhanaan administrasi guru, efisiensi birokrasi pendidikan dan penghapusan Ujian Nasional. Ini semua dilakukan dalam bingkai percepatan dan pemerataan peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan," tandas Bambang. (esy/jpnn)
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, kurang lebih 3 juta guru yang terdata di dapodik hanya sekitar 45 persen berstatus PNS.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Djainab Natalia Saroh, Mesya Mohamad
BERITA TERKAIT
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Silakan Sebutan Tunjangan Profesi Guru Diganti, tetapi Jangan Dihapus
- 5 Berita Terpopuler: ASN & Honorer Mendukung Tata Kelola Guru Diambil Pusat, Ketum PGRI Memohon kepada Mendikdasmen
- Ketum PGRI: Tolong, Pak Mendikdasmen, Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada di RUU Sisdiknas
- Mendikdasmen: Tunjangan Guru Honorer Non-Serdik Tidak Dihitung dari Januari
- Mendikdasmen Ungkap Kategori Guru Honorer yang akan Ditransfer Tunjangan Bulanan