PGRI: Guru PNS dan Honorer Diobok-obok, Kemendikbud Sibuk Urus POP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Nurullah Koswara mengungkapkan, guru PNS dan honorer belum merdeka.
Mereka masih diobok-obok oleh oknum penegak hukum, LSM, ormas, dan wartawan abal-abal.
Belum lagi oknum orang tua siswa dan sejumlah pihak eksternal sekolah masih intervensi dan mengganggu kedaulatan sekolah.
"Selama kedaulatan sekolah masih diintervensi oleh pihak-pihak yang penuh modus terus berlanjut, selama itu pula dunia pendidikan kita akan terus lelah dan payah. Kemendikbud benahi dulu dinamika tak sehat ini ketimbang sibuk urus POP (Program Organisasi Penggerak)," kata Dudung kepada JPNN.com, Minggu (2/8).
Dia menegaskan, Kemendikbud harus melakukan intervensi lebih jauh dan serius dalam melindungi para guru yang diobok-obok sejumlah pihak yang penuh modus yang ujung-ujungnya adalah amplop.
"Ini realitas dalam dunia pendidikan kita, banyak pemodus yang langganan mengintai sekolah," serunya.
Menurut Kepala SMAN1 Parung Panjang ini, program Merdeka Belajar sangat tak mudah.
Itu sebabnya, Kemendikbud harus lakukan proteksi, intervensi atas dinamika tak sehat dalam dunia pendidikan.
Ketua PB PGRI Dudung Nurullah Koswara mengatakan lebih mendesak menyelesaikan masalah guru PNS maupun honorer yang diobok-obok, ketimbang urus POP
- Bukan Hanya Guru Honorer yang Tunjangannya Naik 100%, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Terbaru soal Gaji Guru PNS & PPPK, Lulusan SMA Bisa dapat Gede, Waduh
- Surat Terbaru Kemendagri soal Gaji Bikin Guru PNS & PPPK Daerah Gembira
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun