PGRI Minta Hentikan Intervensi Incumbent

JAKARTA - Puluhan tenaga pendidik dan kependidikan kerap menjadi korban  politik. Hal tersebut terjadi pada masa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Khususnya di beberapa wilayah yang sedang menyelenggarakan Pilkada tahun ini.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas) untuk mengambil sikap atas peristiwa tersebut. Terkait penyelenggaraan Pilkada serentak di 244 daerah tahun ini.

Ketua umum PGRI, Sulistiyo mengaku, menerima pengaduan dari guru-guru di beberapa daerah. Kata Sulistiyo, seluruh pengadu tersebut menyebut bahwa dirinya menjadi alat politik dari calon kepala daerah yang incumbent. "Karena dianggap tidak memberikan banyak suara, maka mereka bisa mengancam atau bahkan melakukan mutasi," paparnya.

Tidak tanggung-tanggung, pria yang juga menjabat sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu menyebutkan, pengaduan tersebut dialami oleh tenaga pendidik di daerah Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, NTB, dan Banten.