PGRI Minta Hentikan Intervensi Incumbent
Selasa, 11 Mei 2010 – 07:37 WIB
"Dari kepala sekolah diturunkan menjadi guru," katanya. Tidak hanya itu, kata dia, ada juga pejabat yang sudah menjadi kepala dinas pendidikan diturunkan menjadi guru. "Semuanya mengadu pada kami atas perilaku kepala daerah masing-masing," paparnya.
Baca Juga:
Sulistiyo menganggap, Kemendiknas perlu untuk memberikan peringatan untuk melindungi para pendidik. Sebab, jika perilaku serupa bisa saja terjadi pada daerah-daerah yang segera melakukan pemilihan pimpinan daerahnya. "Supaya tidak terjadi korban lebih banyak lagi, pada pendidik," ucap DPD wakil dari Jawa Tengah itu.
Untuk itu, dia meminta peran Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) untuk turun tangan. Pihaknya berharap, kemendiknas tidak terburu-buru merombak birokrasi Dirjen yang sudah lama dibentuk. "Saat ini, kami benar-benar membutuhkan kebijakan dari pusat," ungkapnya.
Kata Sulistiyo, jika kebijakan tersebut tidak segera diturunkan, nasib tenaga pendidik dan kependidikan di daerah akan terancam. Terutama bagi guru yang seharusnya focus dalam proses belajar mengajar. "Seharusnya mereka tak turut kampanye di sekolah atau lingkungan pendidikan," paparnya. (nuq)
JAKARTA - Puluhan tenaga pendidik dan kependidikan kerap menjadi korban politik. Hal tersebut terjadi pada masa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada).
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- Polda Riau dan TNI Sebar 1.615 Personel Demi Kelancaran Pilkada 2024
- Golkar Sentil Supian Suri soal Kartu Depok Sejahtera
- Tim Hukum RIDO Kecam Persekusi yang Dialami Sukarelawannya yang Pasang Stiker
- Bawaslu Sleman Tangani Praktik Politik Uang Oleh Tim Paslon Nomor Urut 01
- Survei LSI: Tri-Haris Unggul dengan Basis Pemilih Militan Kuat di Kota Bekasi
- Aktivis Anti Korupsi Dukung Penuh Cabup-Cawabup Mimika JOEL