PGRI Minta Pendidikan Tidak Dipolitisasi

JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), mendesak kepada pemerintah secara keseluruhan untuk menghentikan praktek – praktek politisasi di bidang pendidikan.  Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, menganggap politisasi pendidikan telah merusak dunia pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Menurut Sulistyo, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang cukup besar. Namun pada kenyataannya, dana tersebut harus dibagi ke beberapa kementerian dan lembaga serta dialokasikan besar untuk gaji.

“Jika begitu, maka bisa dikatakan anggarannya sangat sedikit. Apalagi anggota DPR juga banyak yang mengambil anggaran pendidikan untuk melakukan studi banding,” ungkap Sulistyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/1).

Minimnya dana pendidikan yang ada, berdampak pada tersendatnya proses rehabilitasi sekolah. Sehingga, rencana untuk mencapai standar pelayanan minimal pendidikan sulit untuk terpenuhi.