PGRI Minta Pendidikan Tidak Dipolitisasi

“Seharusnya dana yang ada digunakan untuk pembangunan atau perbaikan gedung sekolah. Tetapi ternyata itu semua tidak maksimal. Bahkan, proses penambahan guru pun nampaknya juga tidak dijamin oleh pemerintah,” tandasnya.

Masih terkait dengan praktek politisasi pendidikan, Sulistyo juga menyebutkan bahwa hal tersebut sudah cukup marak terjadi di daerah. Ketua Komite III DPD RI itu menegaskan, politisasi pendidikan di daerah sudah berani terang-terangan terutama pada saat pemilihan kepala daerah.

“Sudah banyak yang dimutasi dan diturunkan jabatannya dari Kepala Sekolah menjadi guru banyak guru. Menurut informasi yang ada, politisasi pendidikan ini kerap terjadi di provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten,” sebutnya.

Selain itu, pengangkatan tenaga honorer seringkali juga dipolitisasi dengan mengangkat guru yang ada hubungan kerabat dengan pejabat pemerintah daripada guru yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Oleh karena itu, Sulistyo meminta agar praktek politisasi pendidikan segera dihentikan.