PGRI Minta Sistem Zonasi Sekolah Tidak Disamakan Setiap Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah menimbang kembali kebijakan soal sistem zonasi sekolah.
Setahun lalu, sistem zonasi sekolah ini sempat membingungkan para orang tua murid maupun pihak sekolah yang kekurangan murid.
Hal ini disampaikan Ketua PGRI Unifah Rosyid usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kantor wapres, Jakarta hari ini.
“Kami mohon dengan amat sangat bahwa zonasi tidak disamaratakan secara umum dengan kebijakan dari pusat,” ujar Unifah.
Menurutnya, kebijakan itu bisa perlu dilakukan dengan melewati sejumlah penyesuaian dan tidak bisa disamakan di semua daerah.
Sistem zonasi, tuturnya, perlu memerhatikan faktor geografis dan juga penyebaran sekolah di daerah.
“Faktor mendorong prestasi anak dan penyebaran sekolah agar daerah diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengatur agar yang disebutkan persamaan, pemerataan kualitas itu bisa didorong bersama-sama,” tegas Unifah. (flo/jpnn)
Sistem zonasi sekolah ini sempat membingungkan para orang tua murid maupun pihak sekolah yang menjadi kekurangan murid.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Menurut Ketum PGRI, Banyak Banget Tantangan Guru Masa Kini
- Supriyani Divonis Bebas, PGRI: Kado Hari Guru Nasional
- Guru Honorer Supriyani Divonis Bebas, Menunggu Pengumuman Kelulusan PPPK 2024
- Gibran Minta Sistem Zonasi PPDB Dihilangkan, Mendikdasmen: Masih Pengkajian
- Sukarelawan Prabowo-Gibran Usulkan Perluasan Zonasi Pendidikan hingga Tingkat Provinsi
- Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB