PGRI Minta Sistem Zonasi Sekolah Tidak Disamakan Setiap Daerah
jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah menimbang kembali kebijakan soal sistem zonasi sekolah.
Setahun lalu, sistem zonasi sekolah ini sempat membingungkan para orang tua murid maupun pihak sekolah yang kekurangan murid.
Hal ini disampaikan Ketua PGRI Unifah Rosyid usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kantor wapres, Jakarta hari ini.
“Kami mohon dengan amat sangat bahwa zonasi tidak disamaratakan secara umum dengan kebijakan dari pusat,” ujar Unifah.
Menurutnya, kebijakan itu bisa perlu dilakukan dengan melewati sejumlah penyesuaian dan tidak bisa disamakan di semua daerah.
Sistem zonasi, tuturnya, perlu memerhatikan faktor geografis dan juga penyebaran sekolah di daerah.
“Faktor mendorong prestasi anak dan penyebaran sekolah agar daerah diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengatur agar yang disebutkan persamaan, pemerataan kualitas itu bisa didorong bersama-sama,” tegas Unifah. (flo/jpnn)
Sistem zonasi sekolah ini sempat membingungkan para orang tua murid maupun pihak sekolah yang menjadi kekurangan murid.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Simak Pendapat 3 Cawagub Jakarta soal Sistem Zonasi PPDB
- 5 Berita Terpopuler: Menteri Ikut Bicara soal Kasus Guru Honorer Supriyani, KPAI juga Bergerak, Persaingan Keras
- Kasus Guru Supriyani Dituduh Memukul Anak Polisi, KPAI Minta PGRI Tak Lakukan Diskriminasi
- 5 Berita Terpopuler: Kronologi Guru Honorer Supriyani Dimintai Uang Damai Rp 50 Juta, Juga Didakwa Pasal Berlapis
- Selebaran PGRI Kasus Guru Honorer Supriyani Bikin KPAD Prihatin
- Lihatlah Solidaritas Guru Berseragam PGRI untuk Honorer Supriyani, Mengharukan