PGRI Protes, Tunjangan Guru Dicicil

"Tahun depan akan dibayar kekurangan (untuk triwulan ke empat, red). Jika DPRD Kota menyetujui kemungkinan akan dibayar rapel bersamaan dengan tunjangan tahun 2011. Bahkan khusus tunjangan transportasi, tahun 2011 eksekutif mengusulkan alokasi dana Rp 4 miliar. Sehingga total dana yang akan dianggarkan seluruhnya ada Rp 5 miliar. Prinsipnya walikota tetap mempertahankan agar tunjangan itu tetap dianggarkan," imbuh Suryawan yang mengaku sudah melakukan cross check ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA).

Ditambahkan Suryawan, pihaknya mengharapkan agar persoalan tunjangan transportasi tersebut tidak terlalu dipolemikan hingga dipolitisir menjurus ke hal yang lain. "Mari kita duduk bersama dengan kepala yang dingin untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Termasuk guru-guru yang ada di PGRI Kota," pungkasnya.

Di lain pihak, Ketua PGRI Provinsi, Prof Sudarwan Danim mengatakan tidak dialokasikannya kembali anggaran transportasi guru, disebabkan kemampuan keuangan Pemda Kota tidak memungkinkan. Tegas dikatakan Sudarwan, jika ada kebijakan pemotongan, mestinya dilakukan melalui keputusan politik yg melibatkan DPRD, Pemda Kota, dan  PGRI.

"Bagi PGRI, nilai uang tranportasi itu tidaklah seberapa, karena memang kesejahteraan guru makin meningkat. Komitmen itu bagi PGRI lebih penting. Kekecewaan guru berdampak pada kondisi psikologis dan motivasi mereka," tegasnya.