PGRI: Renstra Pendidikan Jokowi Tidak Jelas
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyoroti tidak jelasnya rencana strategis (renstra) pemerintah di sektor pendidikan. Bahkan belum merespon kebutuhan revolisi industri 4.0.
Tak heran pendidikan karakter juga jalan di tempat. Pasalnya, bentuk, model, dan strateginya belum jelas.
"Pendidikan karakter siswa sebagai ikon penting perubahan bangsa masih jauh dari keberhasilan dan kehilangan ruhnya," ungkap Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Rabu (2/5).
Mestinya, ujar Unifah, di era revolusi industri 4.0, platform SDM Indonesia lebih terbuka terhadap ide-ide baru, kreatif, memiliki ketrampilan hard and soft skill serta visioner.
Anehnya, lanjut dia, mata pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) malah dihapus. Padahal ini sangat penting bagi siswa dan guru menghadapi revolusi teknologi.
Belum lagi masalah kurikulum 2013 dan 2006 yang berbeda substansi serta pendekatannya. Yang satu menekankan high order thinking skills (HOTS), sedangkan yang lain tidak.
"HOTS itu bukan soal sulit tapi soal yang menuntur penalaran dan logika berpikir tingkat tinggi, bersifat abstraksi. Proses pendidikan belum ke arah sana sehingga tidak heran menimbulkan reaksi ketika UNBK (ujian nasional berbasis komputer)," jelas Unifah.
Untuk mengembalikan ruh pendidikan karakter, lanjutnya, pemerintah harus memiliki cetak biru pendidikan nasional. Sebab, hngga saat ini cetak biru pendidikan belum terlihat. Bahkan renstra belum jelas sampai habis masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. (esy/jpnn)
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyoroti tidak jelasnya rencana strategis (renstra) pemerintah Presiden Jokowi di sektor pendidikan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi