PGRI Sebut UN jadi Lahan Korupsi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) Sulistyo, mengatakan praktik dan prestasi dunia pendidikan nasional di tahun 2013  cukup memprihatinkan karena banyak persoalan yang terjadi. Salah satunya kekacauan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN).

Bahkan, UN yang sejak pertama terus menuai kontroversi, di tahun 2013 menjadi puncak kekacauan penyelenggaraannya. Hal itu karena kinerja Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) jauh di bawah standar. Belum lagi adanya temuan indikasi korupsi atas temuan Irjen Kemdikbud dan BPK RI.

"Tak terbayangkan di sebuah institusi yang terdapat begitu banyak orang pintar, para guru besar, para doktor yang sengaja dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata bekerja jauh di bawah standar yang wajar," kata Sulistyo saat konferensi pers Refleksi Akhir Tahun PGRI, di Jakarta, Jumat (27/12).

Dikatakan, UN yang diadakan setiap tahun dan terencana ternyata tak berlangsung sesuai jadwal karena naskah soal dan lembar jawaban belum selesai dicetak. Akibatnya, peserta didik di 11 provinsi Indonesia Tengah batal mengikuti ujian. Kondisi itu diperparah dengan penggunaan naskah yang difotokopi. Itu pun kualitasnya sangat tipis dan rusak saat dipindai.

Anehnya, pejabat Kemendikbud bersikeras bahwa kisruh itu hanya bersifat teknis. Sementara hasil investigasi dari Inspektorat Kemendikbud menyebut adanya indikasi korupsi dan ketidakberesan manajerial. Itjen juga merekomendasikan beberapa pejabat diberhentikan.

Namun, Kepala Balitbang, Khairil Anwar, yang memiliki porsi tanggung jawab paling besar terhadap UN mengundurkan diri sebelum hasil investigasi inspektorat diumumkan, sehingga ia tampak mulia. Tetapi, kata Senator asal Jawa Tengah itu, ia tidak bisa meninggalkan proses dan tanggung jawab secara hukum jika memang terbukti ada pelanggaran secara hukum.

"Peristiwa UN itu seolah memberikan jawaban pasti kepada publik, khususnya bagi yang mengkritisi UN bahwa alasan utama adanya UN bukanlah untuk memajukan pendidikan nasional, tetapi proyek tahunan yang membuka lahan korupsi," ujar Sulistyo.

Dalam kesempatan itu PB PGRI juga mengkritisi Kurikulum 2013 yang dinilai sangat mendadak dan tergesa-gesa, meskipun hal ini telah dibantah oleh para pejabat kementrian. PGRI mengkritik perubahan kurikulum seharusnya disertai dengan studi  dan kajian yang memadai serta dilaksanakan dengan perencanaan yang matang.