PGRI Siap Gugat Anggaran Pendidikan

Wakil Ketua Komisi II dari FPAN Abdul Hakam Naja menuturkan, pemenuhan pendidikan dasar sembilan tahun harus sepenuhnya dibiayai negara. Dia menyebutkan, anggaran pendidikan dalam APBN bisa dialokasikan sampai 60 persen, APBD provinsi 15 persen, dan APBD kabupaten/kota 25 persen. "SPP dan buku ditanggung negara. Dari situ, akan benar-benar tergambar bahwa amanat konstitusi bisa terlaksana," ungkapnya. (pri/c5)