PGRI Tercengang dengan Temuan BPK
Pemotongan dan Penerapan Pajak Tunjangan Profesi
Rabu, 20 Juli 2011 – 07:02 WIB

PGRI Tercengang dengan Temuan BPK
JAKARTA - Rombongan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) diundang khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pertemuan tersebut, awak PB PGRI tercengang mendengarkan paparan temuan BPK terkait dugaan penyimpangan dalam audit anggaran 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Dalam pertemuan tersebut. Sulistyo menjelaskan BPK memaparkan penggunaan anggaran-anggaran pendidikan tertentu. Diantaranya anggaran pendidikan yang berkaitan dengan denan alokasi khusus (DAK), dana bantuan operasional sekolah (BOS), tunjagan profesi, tunjangan fungsional, dan dana tambahan penghasilan sebesar Rp 250 ribu/bulan untuk guru yang belum memperoleh tunjangan profesi.
Ketua PB PGRI Sulistyo kemarin (19/7) menuturkan, rombongannya diterima BPK Senin lalu (18/7). Dugaan-dugaan penyimpangan yang terendus BPK itu, semakin menguatkan laporan dari PGRI daerah selama ini. Lporan tersebut diantaranya aneka pemotongan uang guru oleh pemerintah daerah atau pusat. Selain itu juga pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran dan jumlah.
Baca Juga:
"Setelah pertemuan itu, kami PGRI semakin prihatin dengan tata kelola anggaran pendidikan yang jumlahnya luar biasa," kata dia.
Baca Juga:
JAKARTA - Rombongan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) diundang khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pertemuan
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD