PHK Boleh jika Perusahaan Tutup Permanen

Menurut majelis hakim MK, permasalahan yang dihadapi para penggugat tidak dapat ditentukan hanya karena  penerapan hukum. Sebab, tidak ditemukan definisi yang jelas atau rigid atas frasa “perusahaan tutup” dalam UU No. 13 Tahun 2003.

“Apakah perusahaan tutup  dimaksud tutup secara permanen atau hanya tutup sementara. Penjelasan Pasal 164 menyatakan cukup jelas,” kata Hakim Konstutisi, M. Alim.

Karena itu, setiap orang dapat menafsirkan norma itu sesuai kepentingannya masing-masing. Misalnya, menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan renovasi merupakan bagian efisiensi sebagai dasar mem-PHK. Tafsiran itu dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda dalam  penerapannya.

“Setiap pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara. Hal itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi  kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945,” kata Alim.