Kaleidoskop 2024
PHK Massal, Rupiah Anjlok, hingga Teror PPN 12 Persen Menghantui Perekonomian
Gelombang PHK, terutama di sektor manufaktur dan teknologi.
Kondisi ini juga terlihat dari data Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang berada di level 49,7 pada Juli 2024, menandakan adanya kontraksi di sektor manufaktur.
Selain itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) mencatat deflasi sebesar 0,18 persen pada bulan yang sama, mengindikasikan penurunan permintaan barang dan jasa.
2. Penurunan Daya Beli
Ekonom Universitas Diponegoro Semarang Prof FX Sugiyanto mengatakan deflasi berkepanjangan yang dialami Indonesia merupakan dampak dari penurunan daya beli masyarakat.
"Dalam perspektif historis, deflasi berbulan-bulan itu baru memang baru pertama kalinya dialami," katanya, di Semarang, Senin (8/10).
Menurut dia, deflasi yang terjadi berdampak baik bagi masyarakat karena mereka bisa berbelanja dengan harga yang relatif murah dan terjangkau.
Namun, jika deflasi terjadi terlalu lama bisa menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat menahan untuk mengeluarkan uang atau daya beli masyarakat memang turun.
"Kalau (deflasi, red) terlalu lama bisa jadi indikasi kuat ini orang menahan duit mereka untuk belanja atau tidak punya duit. Nah, dua kemungkinan ini bisa terjadi. Ini saya didukung dengan data," katanya.
FX Sugiyanto menjelaskan jika dilihat dari kelompok penghasilan, 20 persen kelompok penghasilan tertinggi, 40 persen menengah, dan 40 persen dengan penghasilan terbawah atau termiskin.
Sepanjang 2024 perekonomian Indonesia penuh dengan berbagai gejolak, mulai dari PHK massal dari berbagai industri, penurunan daya beli, rupiah yang anjlok
- Patuhi Aturan Pajak Terbaru, INDODAX Berharap Kripto Dikecualikan dari PPN
- Daftar Jenis Kendaraan Bermotor yang Terkena PPN 12 Persen, Simak Nih
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
- Pemerintah Bakal Sediakan Rp 20 Triliun untuk UMKM hingga PMI
- Sebut PMK PPN Membingungkan, Misbakhun Sarankan agar Dirjen Pajak Tinggalkan Jabatan