JPNN.com 
PHK Sepihak Tenaga Stunting oleh Setwapres, Nih Faktanya
Akibat kejadian tersebut, kata Ridho, para tenaga ahli stunting korban pemecatan mengalami tekanan psikologis yang hebat. Apalagi, ditengah situasi darurat bencana non alam Covid-19 ini.
"Mereka punya anak, istri, punya keluarga, dan rata-rata merupakan tulang punggung keluarga. Apa ini bisa disebut manusiawi? Setahu saya, sampai hari ini belum ada satu pun dari mereka yang mendapatkan pekerjaan," ungkap Ridho.
Atas masalah ini, pihaknya telah melakukan upaya perundingan dengan Setwapres yang diwakili oleh PT LPPSLH, tetapi tidak ada titik temu.
Rencananya, perkara akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) agar para korban memperoleh keadilan.
"Kami menuntut ganti rugi atas kerugian materil akibat PHK sepihak ini senilai Rp3,5 miliar," tandasnya.
Klarifikasi Setwapres
Pada hari ini, Jumat (3/4), Plt Deputi Bidang Pembanguan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Abdul Muis, memberikan klarifikasi atas tudingan yang disampaikan kuasa hukum Tenaga Ahli Stunting Setwapres korban PHK, Ridho SH.
Dalam klarifikasi mengacu siaran persnya, Abdul Muis menegaskan bahwa tenaga ahli tersebut bukanlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Wakil Presiden.
Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), dikabarkan melakukan pemecatan sepihak kepada sejumlah tenaga ahli pada Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) Stunting.
- Ahmad Luthfi Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja di Jawa Tengah
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- Sritex Tegaskan tidak Ada PHK terhadap Pekerja
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Lapor Mas Wapres Tak Bisa Sembarangan, Ada 6 Syarat & Ketentuan
- Penyebab Utama Gelombang PHK Massal Terungkap, Industri hingga Ritel Terdampak
