PHK Setelah Setengah Tahun Pemilukada

TERNATE -  Keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  yang berjumlah 1.400 lebih di Pemkot Ternate dianggap terlalu banyak dan merepotkan Pemkot dalam membayar gaji. Dalam setahun, Pemkot harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp7 miliar. Keputusan PHK ini dilakukan setelah sekitar setengah tahun Kota Ternate melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) atau setelah terbit keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggaran miliaran itu, dianggap mengganggu stabilitas anggaran Pemkot. Untuk itu, jumlah PTT dari tahun ke tahun akan di-PHK alias dikurangi. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate,  Tauhid Soleman, Selasa (4/1).

“(PTT) akan dicoba dikurangi (PHK), sehingga bisa dilakukan penghematan anggaran APBD,” katanya.

 

Bagaimana cara menguranginya? Sekretaris Kota Isnain H Ibrahim, mengatakan, dengan cara memberhentikan PTT yang malas dan tidak produktif lagi. “Laporan yang saya terima, banyak PTT yang malas. Mereka ini yang akan diberhentikan,” katanya.