PHRI Minta Pemerintah Buat Moratorium Izin Pendirian Hotel
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Wiryanti Sukamdani mengatakan pihaknya mengusulkan agar pemerintah melakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap pemberian izin pendirian hotel di daerah yang padat pertumbuhan hotelnya. Usul ini disampaikan PHRI saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, (6/1).
"Kami mengusulkan tolong dari pemerintah juga misalnya di daerah yang sudah kelebihan izin, kelebihan hotel diadakan moratorium. Jadi dikurangin pembangunan hotelnya," ujar Yanti.
Menurut Wiryanti, saat ini di beberapa daerah memang sudah berlebihan pembangunan hotelnya, seperti di Bali, Makassar dan Jawa Barat.
Ditambah lagi, PHRI juga meminta pemerintah memperbaiki infrstruktur, seperti jalan akses ke bandara. Kemudian, memperbaiki sumber daya manusianya. Sehingga, target pemerintah, yaitu wisatawan mancanegara sebesar 20 juta tercapai.
Menanggapi permintaan PHRI, Wiryanti mengatakan JK mengerti dan berjanji bahwa pemerintah akan meningkatkan biaya promosi tiga kali lipat untuk mendatangkan wisatawan.
"Beliau mengerti, beliau paham. Menurut beliau sekarang ini pasti sudah tidak ada bank yang mau membiayai hotel lagi," tandas Yanti. (flo/jpnn)
JAKARTA - Ketua Umum BPP Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Wiryanti Sukamdani mengatakan pihaknya mengusulkan agar pemerintah melakukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Electricity Connect 2024 Siap Jadi Sarana Solusi Inovatif untuk Tantangan Transisi Energi Bersih
- Hunian ini Tawarkan Ruang Hijau yang Asri
- Hunian ini Tawarkan Ruang Hijau yang Asri
- Lebih dari 32.000 Pengunjung Ramaikan K-Expo Indonesia 2024
- Soal Dampak Green Bond, BNI Bisa Jadi Contoh dan Acuan Bagi Sektor Perbankan di Indonesia
- Pemkot Kupang Dorong Kemudahan Investasi untuk Penyerapan Tenaga Kerja