Pidato Gubernur HB X Dinilai Mengintervensi DPRD

jpnn.com - JOGJA – Pidato Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dalam pelantikan pimpinan DPRD DIJ hari Rabu (8/10) lalu ternyata berbuntut. Pasalnya, pimpinan dewan memasalahkan pidato HB X yang mengkiritisi politik perkubuan.

Dalam pidatonya. HB X menyinggung dinamika politik yang terjadi di DPR RI. Menurutnya, politik perkubuan yang dilanggengkan tanpa adanya kekuatan politik ketiga sebagai penyeimbang, akan membawa potensi konflik yang laten, paling tidak untuk lima tahun ke depan.

“Politik perkubuan dalam fraksi secara langsung telah men-ghilangkan kedaulatan anggota. Keputusan DPR bukan ditentukan oleh anggota yang mestinya bersifat independen dan objektif, tapi ditentukan fraksi yang biasanya tak lepas dari subjektifitas personal para elite pim-pinannya,” sentil HB X.

Ia berharap, kalaupun realitas politik dalam pengambilan keputusan harus bergantung pada fraksi, maka pimpinan DPRD DIJ agar mengingat kembali sumpah jabatan yang terucap. Yakni mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Dengan kesadaran seperti itu, lanjut HB X,  pimpinan dewan diminta lebih menunjukan kene-garawan dengan mengedepankan keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat. Makna demokrasi perwakilan dan permusya-waratan tidak selayaknya saling menafikan satu sama lain antara perwakilan dan permusyawaratan.

Hanya saja, isi pidato HB X itu membuat pihak lain tak berkenan. Wakil Ketua DPRD DIJ Arif Noor Hartanto menyesalkan sebagian isi dari pidato orang nomor satu di Pemprov DIJ itu. “Nuansanya bisa dibaca seolah-olah sebagai intervensi ke dewan,” kata Arif seperti dikutip Radar Jogja.

Arif justru menyayangkan soal hubungan kemitraan antara gubernur dengan DPRD yang kurang dieksplorasi lebih dalam.“Mestinya itu yang lebih banyak dikupas dan dibangun lebih kuat,” ungkap kader PAN ini.

Menurut dia, bila pidato HB X itu dilihat dari konteks politik DPR RI memang betul. Sebab, pertarungan antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat merupakan imbas pemilu presiden.