Pidato Jokowi Dikritik, Seperti Gadis Mengumbar Aurat

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq menilai pidato misi pemasaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumbar tawaran investasi di forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit, di Beijing, 10-11 November kemarin, dinilai berbahaya karena minim visi politik.

Politikus PKS ini menyayangkan kesempatan tersebut tidak digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan dan menegaskan visi dan sikap politik Indonesia terkait kerjasama regional, yang diwarnai pertarungan kepentingan aktor-aktor besar seperti Tiongkok, Rusia dan Amerika Serikat.

Mahfudz memandang tawaran kerjasama dan investasi yang disampaikan presiden kepada para aktor besar di forum itu lebih menggambarkan visi presiden sebagai marketing officer. Konteks ini jika dikaitkan dengan gagasan poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat fatal.

"Ini bisa berakibat jebolnya pagar wilayah kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia. Lalu wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor infrastruktur dari perusahaan-perusahaan multinasional asing. Ini bisa berbahaya," kata Mahfudz, Rabu (12/11).

Mahfudz mengatakan Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan PBB terhadap wilayah NKRI juga bisa porak-poranda. Karena itu harus diingat bahwa dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi tapi sarat dengan dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain besar.

"Paparan presiden yang full marketing tapi minim kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk persilakan semua laki-laki menjamahnya atas nama investasi," jelasnya mengibaratkan.

Pihaknya menambahkan berdasarkan konstitusi dan Undang-undang Perjanjian Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu dengan DPR.

"Presiden harusnya menyatakan juga visi dan sikap politiknya yang mendasari semua tawaran kerjasama ekonomi dan investasi. Misalnya poros maritim dari politiknya bagaimana. Garis kebijakan yang harus dinyatakan agar kedaulatan NKRI tetap terjaga dan dihormati," tandasnya. (fat/jpnn)